Categories
On News Work Life

On News : Seminar “Resiko Pekerjaan Berbahaya bagi Anak” – Hari Dunia Menentang Pekerja Anak Prov Maluku

88,36 Persen Tak Diupah, Maluku Miliki 20.060 Pekerja Dibawah Umur

http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=43&id=33050

Ambon, AE.- Tindak eksploitasi anak di Maluku tergolong sangat tinggi. Hal itu terlihat dari besarnya jumlah pekerja anak dibawah umur yang mencapai angka 20.060, dengan usia rata-rata 10-17 tahun. Ini terungkap dalam seminar peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak di Ambon, Kamis (16/6). Data itu disampaikan ILO Maluku, Lucky Lumingkewas. Anak di bawah umur adalah setiap orang yang belum genap berumur 18 tahun. Dari 20.060 pekerja anak dibawah umur tersebut, 7.529 adalah perempuan dan 12.531 laki-laki. Yang paling miris, sekitar 88,36 persen pekerja anak dibawah umur tersebut tidak mendapat upah dari hasil kerjanya. Jumlah pekerja anak di bawah umur tersebut tumbuh subur pada beberapa daerah kabupaten/kota di Maluku. Lumingkewas mengungkapkan, sesuai data Badan Pusat Satastistik (BPS) Maluku, jumlah pekerja anak di bawah umur di kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 1.116 orang, Maluku Tenggara 1.358 orang, Maluku Tengah 2.368 orang, Buru 1.675 orang, Aru 1.585 orang, Seram Bagian Barat 6.459 orang, Seram Bagian Timur 2.854 orang, Maluku Barat Daya 417 orang, Buru Selatan 907 orang, Ambon 1.054 orang, dan Tual 267 orang. Bahkan banyak diantara anak pekerja dibawah umur tersebut berkecimpung pada pekerjaan yang beresiko dan dapat mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Misalnya, banyak anak dibawah umur di Kabupaten Aru yang berprofesi sebagai penyelam mutiara. “Pekerjaan ini sangat beresiko, karena menyebabkan rusaknya indra pendengaran juga dapat menyebabkan kematian,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, banyak anak yang bekerja lebih dari delapan jam sehari. “Ini sangat memperihatinkan karena waktu kerja mereka melebihi jam kerja orang dewasa,” jelas Lumingkewas. Padahal, dengan usia anak yang baru berumur 10- 17 tahun tersebut seharusnya mereka tengah bergelut di bangku sekolah untuk mengejar cita-citanya. Menurutnya, kebanyakan pekerja anak dibawah umur dengan alasan membantu orang tua, karena keluarga terbelit masalah ekonomi. Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang diwakili Berty Paplilaja mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Misalnya, dari segi pendidikan, Pemprov telah menjalankan pendidikan 12 tahun. “Ini untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah,” katanya. Dari segi kesehatan, pemerintah telah melaksanakan program Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Ini untuk mempermudah masyarakat, termasuk ibu dan anak untuk mengakses pelayanan kesehatan,” terangnya. Di bidang sosial, Pemprov Maluku telah memfasilitasi pelayanan sosial terhadap anak jalanan melalui fasilitas rumah singgah. “Ini bertujuan untuk mempermudah akses anak jalanan dan anak terlantar terhadap dunia pendidikan informal,” ujarnya. Selain itu, Pemprov juga tengah menggodok rancangan peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak. “Kita berharap peraturan Gubernur tersebut segera rampung,” tandasnya.

By 9reat9

Love writer and hunter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s